Pihak keamana masuk di kampus uncen

Universitas cenderawasih adalah salah satu universitas negeri yang ada di kawasan timur Indonesia. Uniersitas ini tahun-tahun sebelumnya mempunyai keamanan sendiri,yang langsung di bawah pengawasan resimen mahasiswa uncen hingga saat ini.Namun akhir-akhir ini di berikan pengawasannya kapada pihak kepolisihan oleh rektor seakan-akan tidak ada menwa alias keamanan kampus.
Hal ini jika kita lihat aturan di setaip lembaga studi dimana pun di Indonesia khususnya keamanan tidak diizinkan pihak lain masuk tanpa kecuali. Pihak kepolisihan masuk ke kampus apabila ada gamgguan darurat, itupun ada prosedur tersendiri.
Hal ini bisa terjadi, karena ada pihak-pihak yang mengacaukan (mengganggu keamana) pantasan ada judas-judas yang begitu dengar suara orang-orang penindasan,pelecehan,penaniayaan yang mulai menyuarakan bahwa ingin keluar dari beberapa hal tersebut, yang sampai saat ini masih saja trauma bahkan terun-temurun oleh anak cucu kecuali bebas dari negara biadap ini. disamping itu tidak sedikit yang korban nyawa mulai dari negara Indonesia mengambil pulau papua dengan tidak secara manusiawi.Akhir dari ini semua yang ambil kebijakan yang tujuannya mengorbankan Tuhan akan hitung bahwa suatu dosa yang tidak bisa ampuni.

Read More......

PERKEMBANGAN RESPEK

Perkembangan kegiatan Respek kabupaten Pemekaran Intan jaya hingga saat ini,masih berkelanjutan karena program ini membawa perubahan yang signifikan Pada umumnya Distrik sugapa dan 11 kampung pada Khususnya.Realisasi Kegiata pada tahun 2009 di fokuskan hanya Usaha Ekonomi Produktif(UEP).Sedangkan Infrastruktur alias sarana parasarana tidak dimasukan untuk di programkan ketika Prencaanan bersama masyarakat(PBM)
Parasarana jalan kampung dan jembatan tidak di Programkan karena dari sebelumnya pernah di usulkan namun tidak memberikan faedah hanya bersifat sementara.
Kegiatan ini mempunyai volume dananya culup besar.Bagi msyarakat program Nasional Pemberdayaan masyarakat mandiri adalah salah satu program yang cukup memberikan manfaat kalau hanya kegiatan UEP tersebut,perkembangan kagiatan UEP dan parasarana ini di muat oleh Pendamping Distrik Sugapa LIBA.

Read More......

Dana Respek di cairkan untuk kegiatan

Kegiatan respek kabupaten Paniai / Intan jaya tahun anggaran 2009,telah di realisasikan belum lama ini. Kegiatan bisa langsung di aula kantor respek distrik secara umum oleh tim yang dipercayakan Oleh masing-masing Distrik Secara kolektif. Sedangkan kampungnya dari pengurus kampung masing oleh pengurus.
Kemudian Pelaksaan kegiatannya belum berjalan karena belanja sesuai dengan rab yang dibuat dari masing-masing usulan. kegiatan di tingkat kampung bervariasi ada yang Usaha ekonmi produktif ( UEP )ada pula yang pendidikan,dan ada yang Parasarana Jalan Tanah.Masing-masing kampung telah cairkan dana bantuan langsung pelaksanaan kegiatan sedang di jalan kan.
Di samping itu Rencana kunjungan Gubernur tepatnya pada bulan Juni namun masih molor terus hinnga saat ini. Tujuan beliau ingin meninjau Keberhasilan dan kegiatan respek kabupaten pemekaran ini.

Read More......

Solusi

Kabupaten Puncak Papua dikabarkan suasana kunjungan gubernur tegang karena lantaran dana Operasional kegiatan dari Progaram PNPM Mandiri Respek tidak diberikan para kepala kampung.Hal ini bisa terjadi akibat Pendamping tidak sosialisasi progarm kepada masyarakat secara benar.
Kemudian Seleuruh kepala kampung yang ada memang tdak mempunyai opersional dari dana bantuan langsung masyarakat shingga inipun tidak bisa disalahkan pendamping yang bertugas di seluruh Papua, mengapa dikatakan demikian? karena pendamping adalah hanya pelaksana tugas bukan penentu keputusan, siapa yang salah? mari kita melihat bersama letak kesalahan! yang jelas Pemerintah dan masyarakat selesaikan bersama jangan melemparkan tanggungjawab.

Read More......

REALISASI DANA BLM PNPM-RESPEK

Realisasi dana Bantuan langsung masyarakat {BLM) Kabupaten paniai/Intan Jaya, yang dinanti-naitkan oleh masyarakat tiga Distrik Yakni Agisiga, Sugapa, Homeyo telah direalisaikan. Kegiatan ini langsung dilakukan dikantor Respek secara kolektif Oleh Tim pengelolah kegiatan Distrik,Pendamping Distrik,Serta Wakil masyarakat yang dipercayakan oleh mastarakat ketika Musyawarah Distrik ( MUSDIS ) di depan pihak bank papua.
Kemudian penyerahan dana tersebut di masing-masing kampung dilakukan oleh pengurus kampung yang dipercayakan oleh masyarakat kampung itu sendiri dengan pendamping Distrik dari tiga Distrik tersebut.Pelaksanaan kegiatan di masing-masing kampung dilakukan sesuai dengan rab ( Rencana angggaran biaya ).Secara umum realisasi dana tersebut usai di lakukan hanya satu Distrik yang belum mencairkan dana karena keterlambtan pengambilan keputusan oleh pihak pendamping kabupaten paniai.Distrik yang di maksud adalah distrik Hitadipa ( Distrik Pemekaran).
Distrik ini terdiri dari enam kampung Yakni Kampung Wabui,Kulapa,Zanaba,pugisiga dan Balamai.Masyarakat dari Distrik Hitadipa tersebut menghadiri ketika realisasu dana BLM Untuk tiga distrik. Salah satu toko masyarakat mengatakan bahwa kami mau supaya mempercepatkan mencairkan dana Bantuan langsung masayarakat ( BLM ),karena mau melaksanakan kegiatan jangan lama-lama karena dana akan hangus kata mereka intinya bahwa mereka menunggu dana tersebut.

Read More......

RENCANA KEGIATAN RESPEK

Kegiatan respek di kabupaten paniai bagian timur akan rencanakan pada bulan ini, di Distrik Sugapa kini ibukota Kabupaten Intan Jaya.Selama ini masyarakat menantikan dana bantuan langsung masyarakat (BLM ) untuk menuntaskan masalah mereka yakni masalah kepentingan umum sesuai kebutuhan mereka yang paling mendesak seperti; Pendidikan, UEP,Kesehatan,pertaniai,Peternakan,Perkebunan, Parasarana Jalan Tanah,Jambatan,serta masalah lain yang paling mendesak.untuk mewujudkan visi dan misi Bapak gubernur "Saya melihat papua baru" Pembangunan ini mulai dari kampung kekota bukan dari kota ke kampug.
Sehingga masyarakat dari tiga Distrik sedang siap melasanakan kegiatan di kampungnya masing sesuai usulan yang terdanai. Sebenarnya bisa cairkan seperti tahun-tahun sebelumnya namun hanya pendamping kabupaten kurang membangun kordinasi kerja yang begitu maksimal hingga molor waktu.

Read More......

Kemajuan Respek di Paniai

Respek di Kabupaten Paniai pada umumnya berjalan aman dan terkendali, hanya saja beberapa Distrik yang belum cairkan dana Bantuan Lansung Masyarakat tersebut. Hal ini ada beberapa Pihak yang kurang kerja keras ( santai ) sehingga molor tetap saja ada.Pihak-pihak yang di maksud adalah pendamping Kabupaten dan pihak Bank kabupaten paniai.
Dibandingkan dengan Tahun-tahun sebelemnya tidak demikian, maksud apa, di tekan karena Pendamping dapat di kejar oleh masyarakat dari Distrik Yakni; SUgapa, Homeyo dan Agisiga.
Memperingatkan ke pendamping Kabupaten semua persoalan yang ada setelah tahu namun tidak di indahkan akibatnya danapun hingga saat ini belum cairkan efeknya makin bertambah bahaya bagi pendamping yang bertugas di tida Distrik tersebut. salah satu di antaranya masyarakat menggonggong pendamping bahwa kamu yang di Depositokan uang masyarakat tidak ada yang lain berang mereka.

Read More......

Banyak Pejabat Yang Tidak Berkantor Di Sugapa

OCTHO- Banyak pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya yang tidak berkantor di Sugapa tetapi lebih sering tinggal di Kabupaten Nabire, bahkan lebih sering melakukan perjalanan ke luar Intan Jaya tanpa alasan yang jelas.

Hal ini di tuturkan salah satu masyarakat Intan Jaya, Yakob Sondegau kepada media ini belum lama ini di Sugapa, Intan Jaya. “Kami bingung, mereka berkantor dimana, karena tampaknya masih banyak kantor sementara yang telah di bangun oleh pemerintah namun tidak di gunakan layaknya sebagai kantor,” jelasnya.

Menurut Yakob, seharusnya para pejabat bisa berkantor di Intan Jaya setiap waktu, agar pelayanan kongkrit yang betul-betul menyentuh kehidupan masyarakat di Intan Jaya dapat di perhatikan segera, terangnya menjelaskan.

“Kalau pejabat semua berkantor di Intan Jaya dan memberikan pelayanan yang baik, sudah tentu manfaatnya akan di rasakan masyarakat Intan Jaya,” urainya.

Lebih lanjut menurutnya, bahwa masih banyak pejabat yang tidak betah tinggal di Intan Jaya, mereka lebih sering melakukan perjalanan ke luar daerah Intan Jaya, bahkan tinggal lama di Kabupaten Nabire. “Banyak pejabat termasuk putra daerah sendiri yang tidak betah tinggal di Intan Jaya, padahal seluruh kantor telah pindah ke Intan Jaya, kecuali kantor keuangan,” terangnya menambahkan.

Dirinya sangat berharap agar aktifitas kantor-kantor yang tidak berjalan di Sugapa dapat di fungsikan kembali, agar kehadiran Kabupaten Intan Jaya dapat betul-betul bermanfaat buat masyarakat Intan Jaya. (op)

Read More......

Formasih 2009 Intan Jaya harus di Nabire

Formasi Pegawai Negeri dikabupaten intan Jaya harus dari kantor perwakilan Nabire tanpa kecuali,hal ini kami atas nama masyarakat Intan jaya tidak ingin dari awal dibikin 4 kelopmpok yakni Timika,paniai, sugapa dan nabire Sendiri.Beberapa hari yang lalu di kabarkan bahwa akan dibagi 4 (empat Wilayah tersebut).
kami memohon mendesak pemerintah agar tidak adakan bagi Empat daerah tersebut, mengapa dikatakan demikian ? Karena KiFni awal sehingga harusnya tetap adakan dari Kantor perwakilan kabupaten intan jaya di Nabire.
Masyarakat moni yaFng berada beberapa tempat harus berusaha hingga di Nabire jika merasa bahwa sebagai orang moni,kita orang moni harus menjadi teladan, memberi contoh yang baik kepada kabupaten lain. Untuk itu kita mengadaan penerimaannya tetep di nabire tanpa kecuali,apabila tidak mengindahkan akan hal ini nanti lihat konsekuensinya.Disamping itu,perlu di ketahui bahwa penerimaan negeri untuk intan Jaya lima kali berturut-turut harus masyarakat intan Jaya,karena selama ini masyarakat moni selalu disisikan atau di pojokan dari kabupaten lain bahkan sudah ada yang tempus namun Sknya dijual alias ganti pada orang lain,sehingga Kita sampai saat ini kami masih trauma.Kemudian selain itu dari berbagai kegiatan pun demikian. Berita ini di naikan oleh tokoh Intelektual Intan Jaya Liba.

Read More......

Pilkada Nabire Tertunda, Dosa KPUD Nabire

Oleh Oktovianus Pogau

Beberapa tahapan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Nabire telah di berlangsungkan dengan baik, mulai dari pendaftaran kandidat, penyampaian visi misi, penetapan pasangan, pencabutan nomor urut serta kampanya namun tinggal satu tahapan dari semua tahapan yaitu pencoblosan.

Warga masyarakat Kabupaten Nabire tentunya akan bertanya-tanya, kenapa sih hari pencoblosan belum di putuskan sampai saat ini, padahal beberapa tahapan telah di lalui oleh para kandidat dengan mengeluarkan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Tentunya pertanyaan ini akan terus menerus menjadi hayalan dalam segala perbincangan masyarakat di Kabupaten Nabire.

Beberapa alasan dari KPUD Nabire terkait belum di putuskannya hari pencoblosan karena Pilkada Nabire menurut melanggar undang-undang dan aturan yang berlaku di negeri ini. Sebenarnya tidak seperti itu, semua itu terjadi karena KPUD Nabire terlalu banyak berharap kepada KPU Pusat dan KPU Provinsi. KPUD Nabire seakan-akan sangat berharap kepada KPU Pusat dan KPU Provinsi sebagai dewi yang akan menetukan dan mensukseskan Pilkada Nabire. Padahal tidak, sukses dan tidaknya Pilkada Nabire adalah kewenangan penuh dari KPUD Nabire sebagai lembaga independent yang di bentuk dan di angkat oleh warga masyarakat kota Nabire. KPU Provinsi dan KPU Pusat hanya pengawas jalannya Pilkada Nabire.

KPUD Nabire dalam hal ini telah salah besar, karena terlalu berharap banyak kepada KPU Pusat KPU Provinsi. bayi yang masih menyusui, dan menangis tersedu-sedu ketika tidak diberi susu oleh ibunya, itu yang bisa kita gambarkan kepada kinerja KPUD Nabire yang masih sangat belia dan lamban. Dengan cara kerja seperti ini tentunya semua kita akan bertanya kalau begitu mereka (KPU Nabire, red) di angkat karena memiliki kemampuan atau kelebihan dari segi apa??

Masih ingat dengan pernyataan bapak Yap Marey sebagai tokoh politik dan tokoh masyarakat Kabupaten Nabire di depan Ketua KPUD Nabire pada saat bertatap muka langsung dengan masa dari Aliansi Masyarakat Peduli Pilkada Nabire, yang bagaimana minta supaya KPUD Nabire tidak membodohi dirinya sendiri dan membodohi masyarakat Kabupaten Nabire. “ingat pesta ini adalah pesta rakyat, bukan pesta para kandidat kalau bapak sudah pintar, jangan bikin bodok bapak dengan bikin bodoh kita lagi,” terang marey dengan geram. Setidaknya, pernyataan ini menjadi pelajaran penting bagi anggota KPUD Nabire yang baru. Karena rakyat Nabire saat ini, bukan rakyat primitive seperti dulu yang bagaimana bisa di bodohi.

Yang sangat mengherankan, KPUD Nabire dengan beraninya mengatakan bahwa semua tahapan dalam Pilkada Nabire telah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini. Padahal kalau mau di kaji secara dalam, ada beberapa tahapan yang telah keluar juga dari aturan perundang-undangan. “Semua tahapan dalam Pilkada Nabire telah diberlangsungkan dengan baik, tidak ada yang cacat hukum,” terang Yusuf Kobepa SH ketua KPUD Nabire beberapa saat lalu menjawab pertanyaan masa dari Aliansi Peduli Pilkada Nabire di halaman kantor KPUD Nabire.


Maju Akan Kena Ulahnya

Pilkada Nabire kalau mau di paksakan untuk di selenggarakan tahun ini, sangatlah tidak mungkin. Karena Pilkada Nabire telah keluar dari jalur hokum yang berlaku di negeri ini. Mulai keluar dari UU No 32 dan UU No 12. kedua Undang-Undang ini adalah jaminan hokum yang pasti untuk menyelenggarakan Pilkada di seluruh Indonesia bukan di Kabupaten Nabire saja.

Penjelasan singkat yang di uraikan oleh Yusuf Kobepa, SH pada saat bertatap muka langsung dengan para pendemo dari Aliansi Masyarakat Peduli Pilkada Nabire beberapa saat lalu adalah jawaban kongkrit yang sangat masuk di akal. “Kita tidak bisa memaksa untuk menyelenggarakan Pilkada pada tahun ini, karena Pilkada Nabire akan di anggap cacat hokum oleh pemerintah pusat, selain itu Pilkada Nabire juga telah sangat menyalahi hokum yang ada di negeri ini,” terang kobepa pada saat itu di depan kantor KPUD Nabire.

Kewenangan penuh untuk menuntut penyelenggaran Pilkada di tahun ini ada di tangan masyarakat Nabire, karena menurut Presiden Amerika yang ke-16 Abraham Lincol demokrasi di suatu Negara haruslah berpusat penuh kepada rakyat, yang artinya “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” dengan demikian mempunya pengertian yang sangat rasional dimana semua ada di suatu Negara karena adanya rakyat.

Tapi dalam hal ini, tentunya rakyat harus memahami penuh bahwa tidak selamanya segala aspirasi yang rakyat sampaikan bisa di jawab penuh oleh suatu lembaga dalam hal ini KPUD Nabire, karena ada aturan, ada atasan dan ada pemerintahan yang lebih tinggi yang mengatur semua itu. Tidak salah, kalau-kalau pada saat belum melanggar segala aturan Undang-Undang baru rakyat sedemikian menuntut untuk peneyelanggaran Pilkada tahun ini. KPUD Nabire adalah sebuah lemabaga Indepent yang di duduki oleh manusia biasa, yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Pemaham secara dewasa dari masyarakat terhadap hal ini sangat penting.

KPUD Nabire memang mempunyai kewenangan penuh untuk menyelenggarakan Pilkada di suatu daerah, tetapi mereka (KPUD Nabire, red) juga di kordinir penuh oleh sebuah lembaga yang lebih tinggi dari mereka yaitu KPU Pusat. KPU Pusat-lah yang bertanggung jawab penuh terhadapa penyelenggaran segala Pemilihan Kepala Daerah suatu daerah bukan di Nabire saja tetapi hampir di seluruh Indonesia yang nantinya akan di teruskan kepada Presiden dan Mendagri sebagai penanggung jawab akhir.

Selain itu, kalau rakyat dan para kandidat tetap menuntut untuk adakan penyelenggaran Pilkada di tahun ini, yang jadi pertanyaan buat kita semua bagaimana nanti kalau Pilkada di Kabupaten Nabire di anggap illegal oleh Pemerintah Pusat. Perlu di pahami secara dewasa, Pilkada yang di selenggarakan secara illegal tidak akan mendapat pengakuan yang penuh dari Pemerintah Pusat. Selain itu, akibat yang di timbulkan lebih parah, dimana Pilkada Kabupaten Nabire akan di tuntut untuk di laksanakan ulang semua tahapannya. Tentunya semua kita tidak mengingkan seperti itu kan.

Kemudian kalau rakyat dan kandidat tetap beriskeras memaksa Pilkada Nabire di berlangsunkan tahun ini, nanti siapa yang mau melantik bupati terpilih di Kabupaten Nabire. Tidak mungkin Presiden, Mendagri dan Gubernur bersedia untuk melantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang illegal. Kalau seperti itu nanti, kita hanya terkatung-katung bagai tak ada orang tua. Yang ujung-ujungnya kita sendiri yang semakin di persulit.


Mundur-pun Akan Kena Ulahnya

Pilkada Nabire kalau-pun di tunda tahun 2009 atau tahun 2010 ada konsekuensi yang harus di tanggung semua pihak di Kabupaten Nabire. Mulai dari KPUD Nabire, para kandidat, Partai Politik dan warga masyarakat Kabupaten Nabire. Yang dimana, semua ini tentunya sangat memukul batin kita.

KPUD Nabire sebagai lembaga penyelenggara yang telah merugikan segala aspek di Kabupaten Nabire bersedia untuk di tuntut oleh para kandidat. Papua Post Nabire, Selasa (12/23) lalu dimana di beritakan, bahwa pasangan “DAMAI” akan menuntu KPUD Nabire sebagai lembaga yang telah merugikan mereka. “saat ini Nabire aman-aman saja, tidak ada bencana ataupun gejolak. Tetapi kenapa Pilkada mau di tunda tahun 2010, terang butu dalam sumber Koran ini. Dengan penyindiran seperti itu, yang jelas dirinya akan bersedia menuntu balik pihak KPUD Nabire.

KPUD Nabire harus siap dengan segala kemampuannya apabila sampai Pilkada di tunda, karena nantinya satu persatu kandidat menuntut balik sebagai pihak yang merugikan. Seperti yang telah saya singgung, kalau-pun Pilkada di tunda ada konsekuensi yang KPUD Nabire tanggung. Diberikan kepercayaan berarti pasti mampu juga dalam mengahadapi segala persoalan dan ini menunjukan sikap “gentle” dari pada lembaga KPUD Nabire yang telah melakukan segala pembohongan dan kerugian di Kabupaten Nabire yang juga telah mengorbankan rakyat jelata yang tak tahu-menahu tentang politik.

Pada kandidat mengalami kerugian yang tak terkira hasilnya, uang yang di keluarkan untuk kampanye, pembelian baliho, poster serta segala keperluan lainnya bukan sedikit jumlahnya.“kalau tidak ada uang, siapa suruh mau calonkan diri giliran Pilkada mau di tunda tuntut sana-sini, terang Pianus Yarinap salah satu Mahasiswa USWIM Nabire beberapa saat lalu. Ketika melihat beberapa kandidat sedang ambil ancang-ancang untuk menuntut balik KPUD Nabire.

Ulah KPUD, kandidat serta warga masyarakat Nabire menjadi korban. Rakyat sendiri menjadi korban, lantaran dari hari ke hari menangis, ingin melihat siapa pemimpin yang dipercayakan nanti di tahun baru tahun 2009. tapi semua harapan dan tangisan itu, tentunya akan menjadi air mata yang sia-sia karena harus menunggu 2 tahun untuk pemilihan kalau-pun Pilkada Nabire benar-benar di tunda.

Tulisan ini hanya sebagai bahan acuan untuk KPUD Nabire sebagai lembaga yang bertanggung jawab penuh dan masyarakat Kabupaten Nabire sebagai penikmat pesta demokrasi pahami. Karena tugas pers dalam hal ini media cetak adalah mengarahkan Opini Publik yang kadang tidak menentu. Selamat menyosong Pilkada Nabire yang masih teki-teki. Dan ingat, semuanya belum terlambat. Pilihan sangat menentukan nasib Kabupaten Nabire di masa depan.

Akhir kata saya Pribadi Mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2008 dan Tahun baru 1 Januari 2009 untuk masyarakat kota Nabire yang beragama Nasrani. Semoga damai natal melalui kelahiran Putra-Nya Yesus Kristus menjadikan kita sebagai orang yang tetap tegar dalam menghadapi arus dunia yang kadang tidak menentu dan menusuk sanubari kita. (Penulis adalah Siswa SMA Kristen Anak Panah dan Jurnalis Muda Papua. Kunjungi webblognya di www.pogauokto.blogspot.com)

Read More......